BOJONEGORO, SGI News 26 Agustus 2025 - Proyek pembangunan jalan desa di Dusun Donan, Desa Donan, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro yang menelan anggaran Rp195 juta dari Dana Desa (DD) tahap pertama tahun 2025 itu diduga mangkrak dan berpotensi merugikan masyarakat.
Berdasarkan informasi, pembangunan jalan yang dimulai pengerjaannya pada bulan Juni lalu memiliki panjang 185 meter dengan lebar 4 meter, hingga kini hanya terealisasi sekitar 60 persen. Pantauan di lapangan memperlihatkan masih ada rangkaian besi dan strauss yang belum dicor, padahal laporan proyek disebut sudah masuk tahap monitoring dan evaluasi (monev).
Kondisi ini menimbulkan kejanggalan dan kecurigaan adanya ketidaksesuaian antara laporan administrasi dengan progres fisik. Terlebih, proyek ini tidak dilengkapi papan informasi kegiatan sebagaimana diwajibkan oleh Permendesa PDTT Nomor 7 Tahun 2021 tentang transparansi penggunaan Dana Desa.
Nampak terlihat mesin cor molen masih berada di tengah jalan tanpa ada bekas aktifitas sama sekali, dan warga hingga kini masih menggunakan jalan alternatif untuk melintas di jalan tersebut.
Lebih ironis, proses pengerjaan jalan disebut-sebut dilakukan secara manual yang dikhawatirkan menurunkan kualitas konstruksi. Warga pun meragukan ketahanan jalan tersebut jika benar-benar selesai dikerjakan.
Mijo salah seorang warga Desa Donan yang sebelumnya masuk dalam Tim Pelaksana Kegiatan (Timlak), saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp tidak merespon sama sekali.
Sementara itu Roni, Sekretaris Desa Donan saat dihubungi wartawan melalui WhatsApp juga tidak merespon.
Camat Purwosari Saipurrohim, merespon dengan membalas pesan WhatApp "Langsung ke desa saja pak, ada TPK, ada Kades juga".
Sikap bungkam aparatur desa ini justru semakin menambah kecurigaan publik terkait adanya dugaan permainan dalam proyek senilai ratusan juta rupiah tersebut.
Di tengah kegaduhan ini, publik mendesak Bupati Bojonegoro Setyo Wahono untuk dapat turun tangan langsung mengawal penyelesaian proyek jalan di Desa Donan.
Masyarakat menilai, Bupati perlu segera menginstruksikan Inspektorat maupun aparat penegak hukum untuk melakukan investigasi terhadap dugaan ketidakteraturan proyek tersebut.
“Kalau tidak segera diselesaikan, ini akan menjadi preseden buruk bagi pembangunan desa. Uang rakyat jangan sampai habis tanpa hasil yang nyata,” ujar salah satu warga yang enggan disebut namanya.
Kehadiran Bupati di lapangan diyakini dapat memberikan kepastian hukum, sekaligus menegaskan bahwa pembangunan dengan dana desa harus benar-benar transparan dan berpihak kepada rakyat. (Edy)