Probolinggo, SGI. Pj Wali Kota Probolinggo Nurkholis memimpin jalannya Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi, Rabu (17/4), di ruang Command Center. Rapat ini digelar menindaklanjuti tingginya angka inflasi Kota Probolinggo pada bulan Maret 2024 sebesar 0,77 persen, menempatkan Kota Probolinggo berada di urutan ke 7 dari 11 kota dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) di Jawa Timur sebesar 106,64 atau setara dengan 3,54 persen perbandingan inflasi year on year pada Maret 2024.
Komoditi yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi month to month diantaranya kelompok pengeluaran makanan, minuman dan tembakau sebesar 2,02 persen dengan andil 0,60 persen dari daging ayam ras, cabe merah, telur ayam ras, ikan tongkol/ikan ambu-ambu, bawang putih, cumi-cumi, telur asin, tomat, daun bawang dan Sigaret Kretek Mesin (SKM).
“Tadi disampaikan bahwa inflasi yang agak tinggi itu ada pada kelompok makanan, minuman dan tembakau dan kelompok perawatan diri (emas atau perhiasan). Kita ketahui, beberapa waktu lalu juga kita kedatangan pengunjung dari pulau Gili yang melakukan transaksi di pasar kita. Itu salah satu yang ikut andil dalam tingginya angka inflasi kita, kira-kira,” ungkap PJ Walikota Nurkholis, yang ditemui di sela-sela acara berlangsung.
Dalam rakor yang dimulai sekira jam 9 pagi itu, Pj Nurkholis didampingi Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) drg Ninik Ira Wibawati, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Wawan Soegiantono dan Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Slamet Suwantoro juga mengulas sedikitnya 5 poin penting terkait sikap Pemkot dalam merespon hal tersebut.
“Kita benahi lagi tata kelola yang ada, mudah-mudahan ke depan langkah upaya kita terkait dengan penanganan kebutuhan pokok ini bisa lebih baik lagi. Yang terpenting dari semua ini adalah bagaimana langkah komunikasi kita,” tegasnya.
Komunikasi dimaksud adalah upaya yang disinergikan dengan distributor bahan pokok yang menjadi potensi inflasi. Dalam hal ini komunikasi dimaksud akan dimotori oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan (DKUP).
Lalu, melakukan evaluasi terkait penyaluran beras Stabilisasi Pasokan Harga Pasar (SPHP) ke pasar-pasar dan upaya bantuan pangan yang akan mulai disebar pada triwulan kedua tahun ini. Termasuk bagaimana mengupayakan agar beras SPHP senantiasa tersedia di pasaran.
Berikutnya, adanya intervensi pemerintah melalui Toko Kopi Siaga sebagai acuan pedagang di Pasar. Serta memperhatikan jalur distribusi pasar yang sedang mengalami kenaikan dan menggalakkan sosialisasi konsumsi selain beras, lewat slogan “Kenyang Tidak Harus Nasi”.
Melakukan rapat koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk antisipasi penanganan inflasi. “Rapat ini dilakukan setiap dua minggu sekali,” ujar Nurkholis.
Terakhir, publikasi harga barang di pasar melalui radio dan videotron sebagai informasi terhadap konsumen. Dan upaya meningkatkan komunikasi terhadap penanganan inflasi yang dilakukan oleh semua perangkat daerah terkait, khususnya dalam hal ini anggota TPID.
“Dalam hal ini komunikasi antara DKUP dengan Diskominfo, khususnya, dengan pemanfaatan media yang kita miliki,” pungkasnya. (har).