Probolinggo, SGI.News. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Probolinggo menggelar rapat paripurna dengan agenda Pemandangan Umum (PU) Fraksi-fraksi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025. Rapat paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Didik Humaidi dan dihadiri oleh Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Probolinggo.
Senin (21/07/2025).
Dalam PU Fraksi-fraksi DPRD, disebutkan bahwa secara umum semua fraksi dapat memahami berbagai pertimbangan yang menjadi landasan rencana perubahan anggaran tahun 2025. Namun, beberapa fraksi menyampaikan catatan penting dan pertanyaan terkait Raperda P-APBD 2025. Fraksi Partai Golkar mengharapkan agar Pemerintah Kabupaten Probolinggo segera memikirkan rehabilitasi total jalan dari Kecamatan Pajarakan menuju Batalyon Yonif TP 836 di Kecamatan Krucil.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyampaikan bahwa berdasarkan realisasi per tanggal 30 Juni 2025, pendapatan daerah mengalami penurunan sebesar Rp 29.446.464.181,99 atau sebesar 1,19% dibandingkan pendapatan tahun anggaran 2025 sebelum perubahan. Fraksi ini meminta penjelasan tentang penyebab penurunan pendapatan tersebut.
Sementara itu, Fraksi Partai Gerindra memberikan apresiasi atas usaha intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah yang telah dilakukan. Namun, fraksi ini meminta penjelasan tentang obyek pendapatan daerah yang naik karena perubahan tarif dan penambahan fasilitas dan sarana yang mendukung pencapaian target pendapatan.
Fraksi Partai NasDem mendukung rencana pembangunan pabrik paving senilai Rp 6 miliar sebagai inovasi efisiensi infrastruktur. Namun, fraksi ini menyampaikan beberapa catatan penting, termasuk uji kelayakan teknis dan finansial, masterplan bisnis, kolaborasi UMKM, dan regulasi formal.
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyampaikan bahwa penyesuaian anggaran yang dilakukan masih bersifat normatif dan belum menunjukkan respons kebijakan fiskal yang progresif terhadap kondisi aktual daerah. Fraksi ini meminta agar penyesuaian anggaran lebih bersifat responsif terhadap kondisi lapangan.
Terakhir, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan meminta penjelasan tentang rencana pelebaran jalan pantura dan perbaikan jembatan di sejumlah jalan pantura. Fraksi ini juga meminta agar Pemerintah Kabupaten Probolinggo berkomunikasi dengan pemerintah pusat untuk menuntaskan pelebaran jalan pantura.(har)..