Probolinggo,SGI. Puluhan aliansi dari kabupaten Probolinggo melakukan aksi unjuk rasa pada kepala PUPR Kraksan Kabupaten Probolinggo mengecam keras terhadap putusan kepala PUPR atas tander proyek pembangunan jalan yang ada di wilayah kabupaten Probolinggo, 13/3/2024
Semula proyek tersebut dikerjakan oleh masyarakat Probolinggo, namun semenjak tahun 2023 hingga saat ini proyek tersebut di berikan pada kontraktor luar daerah,
Sementara Rolek selaku perwakilan dari GMPK menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten Probolinggo terutama Kadis PUPR Kraksan tidak terbuka atau transparan kepada masyarakat atas putusan pemenang tander proyek yang ada diwilayah Kabupaten Probolinggo.
Setelah dilakukan mediasi dengan beberapa perwakilan dari aliansi GMPK, GMP, dan juga dihadiri oleh Kadis PUPR Kabupaten Probolinggo Hengki beserta para staf lainnya termasuk Roby selaku Kabag pengadaan.
Di dalam ruangan tepatnya dilantai dua kantor PUPR Kabupaten Probolinggo, kedua belah pihak ber argumentasi tentang penanganan proyek yang dilakukan oleh pihak penyelenggara dari berbagai luar daerah.
“Hengki membenarkan bahwa mulai tahun 2023 jika pemenang tander sudah memenuhi persyaratan termasuk menggunakan e-katalog, dari tahun 2022 2/3 itu dikerjakan oleh rekanan luar, namun ditahun ditahun 2023 udah kebalik 2/3 lokal, 1/3 sudah dari rekanan”. tuturnya
Tak hanya itu Hengki juga menjelaskan mungkin dalam kasus ini ada beberapa para kontraktor lokal yang merasa jika persaingan tersebut sangatlah mudah untuk mendapatkan perusahaan hanya dengan sebatas memiliki SKK (sertifikat kompetensi kerja kontruksi), SBU (sertifikat badan usaha), dan SJK, bahkan Tanpa didasari dengan kemampuan IT maupun profesionalisme juga masih belum diperhatikan” Tuturnya
Dalam aksi demo tersebut Kepala PUPR Kraksan Kabupaten Probolinggo berjanji untuk memberikan yang terbaik untuk kedepannya,Lanjut Rolek
“Jika memang tidak memenuhi persyaratan setidaknya diberikan arahan bukan di diamkan saja, dan para kontraktor di dalam kabupaten Probolinggo tidak dapat tender, dan memilih para kontraktor dari luar daerah seperti sekarang, seharusnya pemerintah kabupaten Probolinggo terbuka dan transparan terhadap masyarakat,” ucap Rolek
Pada saat kami melakukan aksi sempat mengalami gesekan dengan pihak keamanan Polres dan Satpol PP, dan kami sengaja melemparkan tape busuk ke halaman Dinas PUPR agar keluar bisa menemui kami pungkasnya.(har).