Probolinggo.SGI. Sebagai tindak lanjut dari pembacaan Nota Penjelasan Bupati Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2023, DPRD Kabupaten Probolinggo kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda Pemandangan Umum (PU) Fraksi-fraksi Terhadap Raperda P-APBD tahun 2023, Selasa (15/8/2023) sore.
Rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Oka Mahendra Jati Kusuma ini dihadiri oleh Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Probolinggo. Dari pihak eksekutif hadir Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo.
Dalam PU Fraksi-fraksi DPRD (Fraksi NasDem, Fraksi Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi PPP dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) yang dibacakan oleh Umil Sulistyoningsih mengatakan secara umum semua fraksi dapat memahami berbagai pertimbangan yang menjadi landasan rencana perubahan anggaran tahun 2023.
Fraksi NasDem dalam salah satu PU-nya menyampaikan dalam bidang pendidikan banyak permasalahan yang terjadi khususnya pada tingkat PAUD banyak para guru PAUD yang masih belum menerima intensif mengajar yang sudah beberapa bulan ini belum terealisasi serta perlunya kejelasan pengangkatan PTT SK Kepala Sekolah menjadi SK Kepala Dinas. Oleh karena itu Fraksi NasDem meminta tanggapan.
Selanjutnya Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, salah satu PU-nya menyampaikan dalam sistem penganggaran Perubahan APBD tahun anggaran 2023 terdapat silpa sebesar Rp 317 milyar, F-PKB menanyakan dana silpa sebesar itu. Menurut tim anggaran excekutive peruntukannya akan di alokasikan kemana saja, mengingat beberapa sektor infrastruktur masih perlu perhatian khusus dari Pemerintah Kabupaten Probolinggo agar target pembangunan bisa tercapai secara maksimal.
Lalu Fraksi Partai Golkar dalam salah satu PU-nya mengatakan pada Perubahan APBD tahun 2023 ini, Fraksi Partai Golkar menemukan adanya target dari perolehan Pendapatan Asli Daerah yang sampai pada saat ini terindikasi tidak mencapai target. Oleh karena itu dibutuhkan terobosan dan inovasi dari OPD terkait untuk merealisasikan itu. Apakah dengan sisa bulan yang ada pada tahun 2023 ini, Pemerintah Kabupaten Probolinggo masih dapat mencapai target perolehan Pendapatan Asli Daerah.
Kemudian Fraksi Gerindra dalam salah satu PU-nya mengatakan berkaitan dengan penerangan jalan umum menuju lokasi wisata, Fraksi Gerindra memohon penjelasan sejauh mana anggaran yang akan digunakan menuju lokasi wisata di Kabupaten Probolinggo khususnya jalan menuju Pantai Duta?
Berikutnya Fraksi PPP pada salah satu PU-nya menyampaikan dalam upaya menumbuhkembangkan perekenomian rakyat terutama di pedesaan tentu tidak bisa lepas dari usaha meningkatkan produktifitas sektor pertanian dan UKM, UMKM. Oleh karenanya F-PPP memohon penjelasan langkah langkah apa saja yang ditempuh oleh Pemerintah Daerah dalam usaha meningkatkan dua sektor tersebut?
Terakhir Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, salah satu PU-nya menegaskan dalam bidang pendidikan, untuk penempatan guru P3K di sekolah yang berdekatan dengan wilayah tempat tinggal salah satunya untuk dapat memberikan tanggungjawab kepada guru P3K untuk dapat menarik siswa didik baru di SD negeri yang diampu agar eksistensi SD negeri tetap terjaga.
Masalah penempatan kepala sekolah di Kabupaten Probolinggo agar dievaluasi baik dari sisi kinerja, etitude dan prestasi kepala sekolah, sebagai dasar menentukan lokasi penugasan. Kemudian terkait guru honorer swasta dan negeri untuk diperhatikan masa depannya dan diberikan insentif secara rutin. (Har).